Rawnews.co.id – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mohammad Reza Berawi, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja layanan pertanahan di lingkungan Kantor Wilayah BPN Lampung. Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan bersama Kepala Kanwil BPN Lampung beserta jajaran, yang membahas meningkatnya aduan masyarakat terkait persoalan-persoalan pertanahan.
Reza menyebutkan, tujuan utama pertemuan tersebut bukan untuk mengkritik secara negatif, tetapi untuk melakukan evaluasi bersama demi perbaikan layanan ke depan.“Ini bukan perangkap kritik. Kita mengevaluasi kinerja agar kantor pertanahan bisa lebih baik.
Banyak persoalan muncul di daerah, tetapi juga ada yang langsung terjadi di Jakarta. Karena itu kita harus memperbaiki dari hulu sampai hilir,” ujar Reza.Banyak Aduan Masyarakat, DPRD Bentuk Kelompok Kerja Reza menjelaskan bahwa DPRD Provinsi Lampung telah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait berbagai persoalan pertanahan, mulai dari konflik masyarakat dengan pemerintah, konflik antara perusahaan dan masyarakat, hingga persoalan pelayanan yang lambat.
Atas dasar itu, DPRD bersama Kanwil BPN sepakat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk penyelesaian berbagai masalah pertanahan. Beberapa nama telah direkomendasikan dari kedua belah pihak dan akan segera dituangkan dalam keputusan resmi.
“Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Banyak aset pemerintah provinsi—sekitar 11 lokasi—yang juga memiliki potensi masalah. Pokja ini akan bekerja mengurai persoalan-persoalan itu,” katanya.
Soroti Keterlambatan Layanan dan SDM
Reza juga menyoroti keterlambatan layanan pertanahan yang dinilai tidak sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa tujuh pelayanan prioritas yang wajibnya selesai dalam waktu tertentu masih sering mengalami deviasi waktu yang panjang.
“Mulai pengecekan, peralihan hak, SKP, peningkatan hak dan sebagainya, semua sudah jelas jangka waktunya. Tapi kalau kenyataannya tidak bisa dipenuhi, artinya ada sistem yang harus kita perbaiki,” ujar Reza.
Faktor sumber daya manusia juga disebut menjadi penyebab lambatnya pelayanan. Ia meminta agar pegawai yang tidak perform ditinjau kembali, demi menghindari kerugian masyarakat.
Minta Respons Cepat dan Transparansi
Reza turut menekankan pentingnya respons cepat dari jajaran BPN dalam komunikasi pelayanan kepada masyarakat, termasuk melalui pesan singkat atau WhatsApp.“Kalau masyarakat menghubungi, jangan lama membalasnya. Hal-hal sederhana seperti ini bisa mempercepat pelayanan dan mengurangi kesalahpahaman,” jelasnya.
Target Zero Backlog Desember
Dalam pertemuan tersebut juga disebutkan bahwa backlog pelayanan pertanahan di Bandar Lampung berjumlah sekitar 409 berkas, dan ditargetkan nol (zero) pada Desember mendatang. Reza berharap target tersebut benar-benar diwujudkan.
Ajak Semua Pihak Berbenah
Di akhir pernyataannya, Reza mengajak seluruh pihak, baik DPRD maupun jajaran BPN, untuk bersama-sama melakukan pembenahan sistem dan memperkuat pengawasan.“Ini momentum kita bermuhasabah. Kita ingin perubahan dilakukan dengan niat ibadah, bukan hal lain. Supaya pekerjaan kita menjadi amal jariyah dan bermanfaat untuk masyarakat,” tegasnya.(Raw)
